Gaya Kepemimpinan Gus Dur

Wacana kepemimpinan nasional kian santer, terutama mendekati pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada pemilu 2014. Sejumlah nama telah beredar, tetapi sebagain hanya dari kalangan partai politik yang punya peluang mengajukan pencalonan presiden dan wakil presiden. Tantangan serius bangsa Indonesia kedepannya adalah bagaimana membagun kedaulatan politik, ekonomi, social dan budaya yang kuat mandiri dan sejahtera. Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang berkarakter negarawanan dan visioner dalam menahkodai bangsa ke depan. Sosok itu siap mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok, berani ambil resiko, serta mau bekerja nyata untuk memajukan dan menyejahterakan kehidupan bangsa, meski tidak memenuhi semua syarat negarawan yang sempurna, sebenarnya Indonesia masih memliki beberapa tokoh yang cukup mendekati karakter tersebut dan mereka patut di perkenalkan gaya kepemimpinannya kepada publik untuk dijadikan panutan bagi  generasi kepemimpinan kedepan. Pada saat ini penulis akan menyoroti gaya kepemimpinan Bapak Presiden Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur.

Pemerintahan Gus Dur hanya berlangsung 21 bulan (20 Oktober 1999-24 Juli 2001), pemerintahan BJ Habibie juga demikian tidak sampai satu periode kepemimpinan, saat itu pemilu yang sedianya diadakan lima tahunan atas tuntutan rakyat maka pemilu akhirnya dipercepat.

Itulah tonggak sejarah demokrasi di Indonesia yang ternyata tidak mudah untuk dilaksanakan. Pada hakekatnya pada masa pemerintahan Bung Karno sudah berhasil meletakkan dasar-dasar demokrasi, namun pada saat itu adalah demokrasi terpimpin.

Sebagai kepala pemerintahan, saat itu Gus Dur tidak menyadari kalau dirinya bukan lagi orang pesantren. Sesuai dengan karakter orang pesantren, rupanya Gus Dur sulit merubah gaya kepemimpinan seorang kiai menjadi gaya kepemimpinan presiden.

Seorang kiai tidak mengenal protokoler, atau apa yang dinamakan dengan ajudan, paspampres apalagi dewan pertimbangan presiden. Dalam budaya pesantren tidak mengenal itu semua, dilingkungan pesantren hanya ada kiai, badal (pengganti kiai), muadzin (seseorang yang suka melakukan adzan), pengurus pesantren atau untuk pesantren modern saatini mungkin ditambah lagi juru masak, mungkin santri sekarang ini tidak diizinkan untuk masak, hanya untuk belajar saja.

Sehingga suatu ketika seorang Abdurrahman Wahid harus berhadapan dengan protokoler kepresidenan, kebiasaan lama sulit untuk dihilangkan, akhirnya harus ada juru bicara kepresidenan sebagai ganti dari departemen penerangan yang saat itu digusur. Rupanya jubir kepresidenan masih bertahan sampai sekarang.

Gaya kepemimpinan Gus Dur yang kontroversial tidak berhenti sampai disitu saja, para menteri yang notabene sebagai pembantu presiden harus mengikuti kemauan beliau, akan tetapi kalau tidak mau mengikuti beliau, maka menteri tersebut akan dicopot "gitu aja kok repot".

Sudah berkali-kali Presiden Abdurrahman Wahid saat itu mengganti para mentrinya yang dianggap membangkang atas perintah beliau. Menurut saya ini hanya karena gaya kepemimpinan saja, karena Gus Dur tidak berhasil merubah gaya kepemimpinan model pesantren menjadi protokoler kepresidenan. Bagi saya kepemimpinan seperti itu tidak efektif dan tidak bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan kita.

Ketidakpuasan Gus Dur dengan kinerja kabinet yang dipimpinnya membuat para menteri semakin gusar dengan model kepemimpinan beliau. Para menteri saat itu menghadapi sebuah dilematis yang tak terpecahkan, akhirnya banyak yang membuat surat pernyataan pengunduran diri. Namun ada juga yang loyal, misalnya para menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diantaranya Alwi Shihab, Mahfud MD (sekarangKetua MK) dan lain-lain.

Bola api yang digelindingkan Gus Dur terus merambah kemana-manatan paada yang bisa menghentikan kemana bola api itu melaju. Akhirnya dari beberapa fraksi di parlemen banyak yang menginginkan Gus Dur mundur dari jabatan sebagai presiden. Anggota parlemen tidak puas atas kinerja Gus Dur yang "seenaknya dewe", tanpa memperhatikan aspirasi dari anggota kabinet yang dipimpinnya.

Dari mayoritas anggota fraksi diparlemen menginginkan Gus Dur untuk diimpeachment. Mandatnya sebagai presiden diambil kembali oleh MPR. Namun Gus Dur berusaha untuk mencegah keinginan tersebut dengan cara mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya membubarkan DPR/MPR waktu itu. Namun apa yang terjadi, dekrit tersebut tidak digubris oleh mayoritas anggota DPR/MPR, mereka akhirnya menolak pertanggung jawaban presiden, dan seketika itu pula Gus Dur diberhentikan dari Presiden RI ke 4.

Gus Dur memang gagal dalam memimpin pemerintahan, Gus Dur memang tidak berhasil dalam mengemban amanat rakyat, namun demikian Gus Dur telah berhasil menjadi guru bangsa. Beliau telah berhasil menanamkan nilai-nilai demokrasi di bumi pertiwi ini, beliau telah mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai pluralisme agama, menghargai budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia yang multikultural.